Hak Mogok Kerja Yang Di Atur Dalam Undang-Undang

Seringkali kita lihat di media tentang beberapa aksi mogok kerja yang dilakukan oleh beberapa instansi. Memang, pemandangan seperti ini kini lebih marak terjadi dan sebenarnya ini merupakan salah satu ironi yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Pemogokan kerja ini biasanya merupakan salah satu bentuk protes yang dilayangkan para pekerja kepada perusahaan karena beberapa hal, seperti gaji yang rendah, banyaknya PHK dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwa sebenarnya hak mogok kerja ini diatur oleh undang-undang. Dengan begini, aksi yang mereka lakukan itu sebenarnya sah untuk dilakukan dan mendapatkan perlindungan hukum.

Undang-undang yang mengatur

Mungkin ada beberapa orang yang bertanya tentang hak mogok kerja yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan mengenai hal ini diatur didalam pasal 137 hingga 145 UU ketenagakerjaan dan juga Kepmen atau keputusan menteri no. 232. Adanya peraturan ini tentu saja menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang diperbolehkan secara hukum dan wajib untuk didukung jika memang mereka menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami sebagai pekerja. Tentu saja, tetap perlu diketahui bahwa aksi yang mereka lakukan juga harus sesuai dengan kaidah dan tidak menyebabkan gangguan.

Syarat untuk mogok kerja

Dalam beberapa peraturan pemerintah mengenai hak mogok kerja dari pekerja yang sudah disebutkan diawal, juga diatur mengenai syarat mogok kerja yang harus dipenuhi oleh para pekerja. Adapun syarat ini dibedakan menjadi dua hal secara garis besar, yakni syarat formil dan materiil. Untuk syarat formil sendiri, pekerja harus memberikan pemberitahuan kepada perusahaan dan disnaker tentang apa yang akan mereka lakukan lengkap dengan beberapa pengesahan. Surat yang diajukan tersebut harus dikirimkan maksimal 7 hari atau satu minggu sebelum aksi mogok dilakukan.

Nah, adapun syarat kedua yang harus dilakukan adalah syarat materiil. Syarat ini meliputi beberapa hal yang diatur menurut beberapa peraturan pemerintah tadi. Syarat materiil dalam hak mogok kerja yang pertama adalah jadwal. Sesuai dengan pemberitahuan yang dikirimkan pada dinas terkait, tentu saja massa yang melakukan aksi harus menuruti jadwal yang ada. Ketidaksesuaian aksi dengan jadwal adalah suatu bentuk pelanggaran yang seyogyanya tidak dilakukan oleh para pekerja. Dalam hal ini, semua orang dan pihak yang terlibat harus menghormati jadwal yang sudah diberikan oleh dinas terkait.

Selain jadwal, hal lain yang harus diperhatikan dalam aksi mogok kerja adalah tempat. Biasanya, pekerja akan membentangkan poster protes mereka dibeberapa tempat yang terlihat agar segala tuntutan mereka dipenuhi. Nah, dalam hal ini, faktor tempat menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Kita tahu bahwa hak mogok kerja dimiliki oleh semua pekerja. Akan tetapi, perlu kita ketahui juga bahwa hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Dalam hal ini, pekerja boleh melakukan aksi dimana saja akan tetapi harusnya memilih tempat yang tidak menyebabkan masalah yang baru, seperti masalah macet dan lain sebagainya.

Hal terakhir yang juga senantiasa harus diperhatikan adalah alasan dari aksi tersebut. Mogok kerja merupakan pilihan terakhir yang disebabkan oleh ketidaksesuaian hasil rundingan. Jika perundingan sudah deadlock, maka mogok kerja dapat menjadi salah satu solusi. Akan tetapi, jika alasan yang dibuat seperti mengada-ada, tentu hak mogok kerja ini tidak bisa dibenarkan untuk dilakukan oleh siapapun terlebih oleh pekerja professional.

Deskripsi: hak mogok kerja merupakan hak yang dimiliki pekerja dan diatur dengan beberapa peraturan pemerintah hingga sekarang.