Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia Bila Dibandingkan dengan Negara Asia Lainnya

Pada tahun 2016 sudah memasuki pasar bebas atau biasa dikenal dengan istilah MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Namun, adanya MEA tersebut ternyata masih menyisakan tanda tanya besar terutama dalam mekanisme pemerintah Indonesia dalam menghadapi adanya MEA ini. Salah satu persoalan yang hingga kini masih belum menemukan titik terangnya ada pada masalah ketenagakerjaan.

Telah kita ketahui bahwa semenjak adanya pasar bebas banyak tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Persoalan lain yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah adalah terkait tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dalam UU Ketenagakerjaan Indonesia nomor 39 tahun 2004 yang membahas tentang penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Namun jika diteliti, UU tersebut hanya menjelaskan tentang prosedural TKI ke luar negeri namun tidak dijelaskan secara gamblang mengenai hak dan perlindungan terhadap TKI.

3 Contoh Perbedaan Sistem Ketenagakerjaan Indonesia dengan Negara Asia

Indonesia harus siap menghadapi MEA agar negara Indonesia tidak menjadi pasar perdagangan bagi negara ASEAN lainnya. Hal yang harus disiapkan oleh Indonesia tidak hanya dari segi kualitas dan mutu produk saja melainkan juga dari segi ketenagakerjaan. Pada UU ketenagakerjaan Indonesia nomor 13 tahun 2003 yang menyatakan dari definisi ketenagakerjaan yaitu segala sesuatu yang mempunyai hubungan antara tenaga kerja sebelum, selama maupun sesudah dalam menjalankan masa kerja.

Akan tetapi, dari segi sistem ketenagakerjaan di Indonesia ternyata memiliki perbedaan dengan negara ASEAN lainnya. Untuk lebih jelasnya mari kita simak pembahasan di bawah ini.

1 ) Indonesia dan Malaysia

Sama halnya UU ketenagakerjaan Indonesia, pada UU ketenagakerjaan Malaysia semua membahas tentang aturan yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja dan majikannya, jaminan sosial, hak dan kewajiban serta ketentuan lain terkait dengan ketenagakerjaan. Perbedaan yang nampak dari sistem ketenagakerjaan Malaysia adalah negara tersebut tidak memiliki aturan tetap tentang tenaga kerja asing yang terpenting adalah adanya kontrak kerja yang sah antara pekerja asing dengan negara Malaysia.

Pengecualian untuk tenaga kerja asing informal maka tidak akan terikat pada perundang-undangan Malaysia. Untuk soal gaji, para pekerja di Indonesia bisa mendapatkan gaji 4x lipat daripada di Indonesia.

2 ) Indonesia dan Singapura

Jika dilihat dari kebijakan tentang ketenagakerjaan di Singapura mungkin akan sangat jauh berbeda dengan Indonesia. Terbukti negara Singapura menjadi salah satu negara dengan rata-rata gaji tertinggi di ASEAN bahkan di dunia. Di Singapura, mereka tidak menerapkan upah minimun yang terpenting adalah bagaimana bisa memberikan yang terbaik bagi pekerjanya. Ini mungkin yang harus menjadi koreksi negara Indonesia dalam UU ketenagakerjaan Indonesia.

3 ) Indonesia dan Filipina

Mungkin untuk Indonesia dan Filipina masih terbilang memiliki kebijakan ketenagakerjaan yang serupa. Jika Singapura tidak menetapkan minimum upah bagi pekerjanya berbeda lagi dengan Filipina. Filipina dan Indonesia memang memiliki standar minimum upah namun 2 negara tersebut juga berupaya untuk menaikkan upah minimum tersebut serta memberikan hak-hak kepada tenaga kerja asing terutama pada sektor buruh.

Sepertinya Indonesia harus benar-benar mempersiapkan UU ketenagakerjaan Indonesia untuk bisa menghadapi MEA. Tidak hanya UU saja yang harus disiapkan, kualitas SDM serta pengawasan terhadap tenaga kerja lokal dan asing juga harus bisa disiapkan dengan matang. Tidak ada kata terlambat untuk bisa mempersiapkan semuanya. Indonesia pastinya bisa menghadapi MEA dengan cara memberikan upaya aksi nyata demi kelancaran para pekerjanya.