Ringkasan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan Diatur Dalam Undang-Undang – Di Indonesia ada banyak sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Dari undang-undang tersebut memang ada banyak sekali karena berisi ayat yang mengatur dari pembagian kerja, waktu kerja, pekerja, dan hubungan keduanya. Dari banyaknya undang-undang tersebut yang sudah dibuat terdapat ringkasan yang bisa Anda pahami untuk lebih jelasnya. Ringkasan ini bersumber dari Peraturan Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 karena masih banyak yang berpedoman dengan peraturan ini. Langsung saja cek apa saja yang menjadi ringkasannya tersebut.

Perihal Tenaga Kerja Asing

ringkasan-undang-undang-ketenagakerjsaan-1

Untuk tenaga asing wajib memiliki ijin tertulis dari menteri atau pejabat jika melanggarnya bisa terkena pidana kurungan 1 sampai 4 tahun dan denda 100 sampai 400 juta rupiah. Pengusaha perorangan tidak boleh mempekerjakan orang asing sebagai pekerjanya. Ditambah juga untuk pekerja asing tersebut wajib ada pendampingnya.

Pekerja Anak

ringkasan-undang-undang-ketenagakerjsaan-2

Para pengusaha tidak diperbolehkan mempekerjakan anak-anak sebagai pekerjanyakarena ada ancaman pidana selama 1 sampai 4 tahun, untuk pekerja anak yang sudah menginjak umur 13 sampai 15 tahun diperbolehkan bekerja ringan dengan persyaratan tertentu. pengusaha juga dilarang untuk mempekerjakan dengan pekerjaan terburuk.

Ketenagakerjaan diatur dalam undang-undang: Pekerja Wanita

ringkasan-undang-undang-ketenagakerjsaan-3

Untuk pekerja wanita umurnya kurang dari 18 tahun dan wanita hamil dilarang bekerja pada jam 11 malam sampai 7 pagi (alasan kesehatan tidak diperbolehkan oleh dokter) jika ada perempuan biasa yang bekerja dari jam kerja tersebut wajib disediakan angkutan antar jemput. Jika Anda perusahaan yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana kurungan 1 sampai 12 bulan dengan denda antara 10 juta sampai 100 juta.

Waktu Kerja dan Lembur

ringkasan-undang-undang-ketenagakerjsaan

Waktu kerja yang diperbolehkan adalah 7 jam dalam sehari dan 40 jam untuk seminggu (6 hari kerja per Minggu). Jika perusahaan menginginkan jam kerja lembur harus mendapatkan persetujuan dari karyawannya selama 3 jam dalam sehari atau 14 jam selama seminggu. Perusahaan wajib hukumnya untuk membayar hasil lembur tersebut.

Ketenagakerjaan diatur dalam undang-undang: Cuti

Perusahaan wajib memberikan waktu istirahat dalam hal ini adalah cuti kepada pekerjanya, istirahat mingguan akan diberikan 1 hari dalam satu Minggu, untuk cuti tahunan 12 hari setiap satu tahun, dan cuti panjang 2 bulan setiap 6 tahun. Jika ada yang melanggarnya akan dikenakan sanksi kurungan antara 1 sampai 12 bulan. Setiap pekerja yang menggunakan hak istirahat berhak mendapatkan upah penuh (pasal 79 ayat 2 b-d, 80, dan 82).

Upah Minimum

Asas on Works on pay kecuali jika hal tersebut sudah diatur pada UU, KKB, dan PP. Dalam komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap maka besaran upah pokok sekurangnya adalah 75 persen dari jumlah upah pokok tunjangan tetap. Tuntutan pembayaran upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa mencapai 2 tahun.

Serikat Pekerja

Pekerja atau serikatnya memiliki fungsi untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya untuk menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan, dan mewujudkan perusahaan dan kesejahteraan anggotanya.

Mogok Kerja

Mogok kerja dapat dilakukan karena menjadi hak dasar secara tertib dan damai karena gagalnya perundingan. Pekerja atau serikat pekerja boleh mengajak pekerja lain untuk mogok asal tidak melanggar hukum, mogok kerja pada perusahaan melayani kepentingan umum dan tidak melanggar atau membahayakan keselamatan jiwa manusia. Jika ada pekerja yang melakukan mogok kerja tidak boleh dilakukan penangkapan atau penahanan karena sudah diatur dalam pasar 143 ayat 1. Siapa pun tidak dapat menghalangi pekerja atau serikatnya untuk menggunakan hak mogok kerjanya secara sah dan tertib. Mogok yang tidak memenuhi ketentuan pasal 139 dan 140 merupakan mogok yang tidak sah dan dapat berakibat hukum yang berlaku.

Itulah beberapa ringkasan yang bisa Anda pahami sebelum bekerja atau untuk menuntut hak Anda yang belum diberikan. Tentunya Anda perlu bekerja pada asas Hukum yang sudah berlaku dan tidak bisa seenaknya sendiri, begitu juga dengan perusahaan yang berjalan sampai sekarang. Ketenagakerjaan diatur dalam undang-undang dan tidak bisa dibantah lagi.